Agus M Maksum Direktur IT BPN Prabowo-Sandi mendapat peringatan hakim MK saat memberikan keterangan saksi gugatan pilpres 2019 (Ist)

Agus M Maksum Direktur IT BPN Prabowo-Sandi mendapat peringatan hakim MK saat memberikan keterangan saksi gugatan pilpres 2019 (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Persidangan gugatan calon presiden Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) menginjak keterangan saksi-saksi dari pemohon sengketa.

Salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan MK, Rabu (19/06/2019) dari pihak Prabowo-Sandiaga adalah Agus Muhammad Maksum. 

Agus yang melaporkan mendapat ancaman pembunuhan saat melakukan pemantauan data DPT, ternyata malah membuat Majelis Hakim MK terlihat ""sewot". Lalu mengingatkan kepada Agus sebagai saksi di persidangan, ada Pasal 242 KUHP.

"Ada Pasal 242 KUHP bagi saksi yang tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya. Serta pidana maksimal 7 tahun penjara," kata Anggota majelis hakim Aswanto, Rabu (19/06/2019).

Peringatan yang disampaikan hakim Aswanto terhadap saksi dipicu dengan pertanyaan yang tidak dijawab oleh Agus. 

Saat Aswanto menanyakan nama-nama yang mengetahui bahwa saksi mendapat ancaman yang merupakan pelanggaran hukum bila terbukti.

Tapi, Agus yang merupakan Direktur IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, enggan menyebutkan nama-nama yang mengetahui dirinya mendapat ancaman, pada April 2019.

"Saya tidak bisa sebut nama-nama mereka semua. Karena ini akan jadi ancaman juga bagi mereka. Tapi saya sebut satu nama yang mengetahui adanya ancaman itu yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo," ucap Agus.

Jawaban saksi inilah yang akhirnya dikejar oleh Hakim Aswanto. 

Dirinya menyampaikan, apabila memang ada ancaman yang termasuk pelanggaran hukum, harusnya Agus melaporkan hal tersebut.

Termasuk secara benar menyampaikan nama-nama yang mengetahui bahwa pelanggaran itu terjadi.

Agus pun tetap tidak bersedia menyebutkan nama-nama yang mengetahui adanya ancaman kepada dirinya, selain Hasim Djojohadikusumo.

Sehingga Aswanto pun menyampaikan Pasal 242 KUHP yang secara lengkap berbunyi, "barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Aswanto pun menanyakan secara tegas, bahwa dalam persidangan tidak ada seorangpun telah merasa tertekan dalam memberikan keterangan.

"Apabila saksi telah bersumpah untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya. Kalau saksi tidak menjawab pertanyaan, bagaimana mungkin MK bisa mendapatkan kebenaran dalam persidangan," ujarnya.

"MK mencari kebenaran materiil bukan formil. Kalau kebenaran ini tidak disampaikan, bagaimana bisa mencari keadilan. Apalagi menyebutkan nama-nama yang mengetahui adanya ancaman, itu tidak ada resikonya. Kecuali menyebutkan nama pengancamnya, itu ada resiko," ucap Aswanto.

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto pun akhirnya berbicara memberikan usulan kepada majelis hakim MK. 

Dirinya memberikan usulan kepada saksi untuk menuliskan nama-nama yang diminta hakim Aswanto. 

"Saya usul saksi Agus tuliskan nama-nama itu terus diserahkan kepada majelis hakim. Tidak terpublikasi di publik," usul Bambang yang juga membuat hakim Aswanto menyampaikan kepada kuasa hukum Prabowo, bahwa tidak ada seorang pun yang merasa tertakan dalam memberikan keterangannya.

Di kesempatan terpisah, melalui cuitan di Twitternya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, menuliskan ketidakpercayaannya juga atas kesaksian Agus terkait adanya data invalid 17,5 juta DPT  yang belum terverifikasi dalam sidang MK. 

Andi Arief menyebut mempercayai Agus Maksum berarti tidak rasional.

"Agus Maksum dan BPN harus bertanggung jawab atas tuduhan DPT sebagai payung kecurangan. Jutaan rakyat 'tertipu', bahkan ada yang lakukan tindakan tidak rasional karena mempercayai informasi itu. Mempercayai Agus Maksum sama dengan mempercayai akun anonim yang selama ini mendukung 02," cuit Andi Arief  di akun pribadi Twitternya.


End of content

No more pages to load