Wali Kota Risma usai diperiksa

Wali Kota Risma usai diperiksa



 Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kamis (20/6). Dia diperiksa sebagai saksi untuk yang pertama kalinya oleh penyidik atas kasus aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.

Risma tiba di Kantor Kajati Jatim sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah diperiksa sekitar dua jam dia kemudian keluar.

Ditemui usai itu Risma menyampaikan bahwa dia dan jajaran Pemkot Surabaya sudah pernah mengirimkan surat kepada YKP untuk menyerahkan pengelolaan aset itu kepada Pemkot Surabaya. Surat yang dikirimkan sekitar tahun 2012 itu berbalas penolakan dari YKP. “Tadi surat-surat saya yang meminta penyerahan pengelolaan aset dan balasan penolakan dari YKP, sudah saya serahkan,” kata Risma seusai keluar dari gedung Kejati Jatim.

Namun, usahanya itu tidak berhenti sampai di situ. Ia bersama jajaran Pemkot Surabaya terus berusaha merebut aset tersebut. Makanya, dia pun mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur, mengirimkan surat kepada Kejati Jatim dan bahkan berkirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi, kami tidak pernah berhenti, ini panjang rangkaiannya. Makanya, saya sangat bersyukur jika ini bisa kembali ke pemkot,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyhadi mengatakan Wali Kota Risma bertemu penyidik memang agak cepat, karena hanya ditanya tentang kronologi waktu ada polemik ini. Termasuk berbagai usahanya sebagai Wali Kota Surabaya dalam mengembalikan aset YKP itu. “Bu Wali ini agak cepat, sekitar 2 jam selesai,” tegas Didik.

Menurut Didik, Wali Kota Risma dan jajarannya sebenarnya terus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan aset YKP itu. Makanya, tadi juga disampaikan bahwa sudah berkirim surat kepada YKP langsung untuk meminta menyerahkan pengelolaannya kepada Pemkot Surabaya.

“Tadi disampaikan mulai mengirimkan surat kepada beberapa penegak hukum, kemudian melakukan hak angket dan yang terakhir mengirimkan surat langsung kepada YKP meminta pengelolaannya diserahkan ke pemkot,” kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa kedatangan Risma itu juga untuk memberikan dokumen-dokumen yang dimilikinya, termasuk surat saat dia mengirimkan surat kepada YKP dan jawaban dari YKP. “Jadi, Bu Risma itu sudah melakukan persuasive,” tegasnya.

Didik juga memastikan bahwa akan terus memanggil beberapa saksi lain untuk melengkapi berkas kasus ini. Bagi dia, kasus ini sangat luar biasa karena harus mendatangkan saksi-saksi lain yang sudah sepuh. “Bahkan, sampai ada yang menggunakan alat pendengaran, jadi ini kasus yang luar biasa. Ada banyak lagi yang akan diperiksa. Termasuk mantan wali kota Bambang DH,” pungkasnya. 

Sejak beberapa pekan lalu Kejati mengusut dugaan penyalahgunaan aset oleh PT Yekape, perusahaan bikinan YKP, yayasan bentukan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1951. Mulanya, YKP dimodali 3.080 persil tanah negara atau eigendom verponding untuk dikelola. Sebagian banyak lahan itu dijadikan perumahan untuk warga.

Sejak awal dibentuk, Ketua YKP dijabat oleh wali kota. Terakhir Ketua YKP ialah Wali Kota Sunarto 1999 sampai 2000. Dia mengundurkan diri karena terbentur Undang-undang Otonomi Daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan. Posisi Ketua YKP diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya kala itu, Yasin.

Namun, tiba-tiba pada 2002 Sunarto menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua YKP beserta sembilan pengurus lainnya. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yayasan juga diubah seakan terpisah dari Pemkot Surabaya. Belakangan, YKP malah mendirikan PT Yekape yang mengurus usaha perumahan.

Sejak awal berdiri, YKP setor pendapatan ke kas pemkot. Namun, sejak 2007, tidak ada lagi pemasukan dari YKP ke kas Pemkot Surabaya. “Dari data yang sudah kami sita dari hasil penggeledahan kemarin, Yekape menguasai 3.080 persil bidang tanah. Nilainya triliunan,” kata Kepala Kejati Jatim, Sunarta, kepada wartawan pada Jumat, 14 Juni 2019.


End of content

No more pages to load